Sidik Djojosukarto “Setiap kata di podium adalah hutang kepada rakyat.” oleh Endik Koeswoyo

Tidak semua tokoh besar dilahirkan untuk menjadi monumen. Sebagian justru dilahirkan untuk habis dipakai oleh zamannya. Sidik Djojosukarto adalah salah satunya. Ia tidak meninggalkan banyak arsip. Tidak ada buku harian tebal, tidak ada memoar yang disusun rapi untuk dikenang generasi berikutnya. Namanya tidak sering muncul dalam buku pelajaran sejarah. Bahkan wajahnya jarang terpampang dalam poster-poster resmi nasionalisme Indonesia. Tetapi di Jawa Timur, khususnya Blitar dan wilayah Mataraman, namanya hidup lama—lebih lama dari arsip yang tersisa.

Kisah yang saya tulis ini tidak dimulai dengan kejayaan, melainkan dengan pertanyaan: mengapa seorang Ketua Umum Partai Nasional Indonesia bisa nyaris hilang dari ingatan resmi bangsa? Sidik Djojosukarto lahir di Blitar pada 7 Juni 1908. Saat itu Blitar bukan kota besar, bukan pusat kekuasaan, dan bukan pula pusat pendidikan elite kolonial. Tetapi justru dari kota-kota kecil seperti inilah nasionalisme Indonesia tumbuh dengan watak yang keras, membumi, dan sering kali tak tercatat.

Blitar adalah kota orang-orang biasa: petani, pedagang kecil, guru, jurnalis, dan aktivis pergerakan yang bekerja tanpa sorotan. Sidik Djojosukarto tumbuh dalam suasana seperti itu. Nasionalisme baginya bukan teori, melainkan sikap hidup. Kelak, dalam salah satu pidato yang diriwayatkan oleh kader PNI Jawa Timur, Sidik Djojosukarto mengatakan: “Nasionalisme bukan milik orang pandai saja, tapi milik rakyat yang berani berdiri di tanahnya sendiri.” Kalimat ini bukan retorika kosong. Ia lahir dari pengalaman hidup di daerah—tempat rakyat berjuang tanpa kamera dan tanpa catatan sejarah.

Sebelum dikenal sebagai orator, Sidik Djojosukarto adalah penulis dan jurnalis. Ia memahami satu hal penting sejak awal: kata-kata bisa menggerakkan, tapi juga bisa menghilang. Karena itu ia tidak pernah memperlakukan pidato sebagai hiburan. Dunia pers mempertemukannya dengan gagasan-gagasan nasionalisme, sosialisme, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pada 1930-an, Sidik Djojosukarto terlibat dalam organisasi pergerakan nasional yang kala itu berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda. Aktivisme politik adalah pilihan berbahaya, tetapi Sidik memilihnya tanpa romantisme.

Ia tidak tampil sebagai pemimpin karismatik yang berteriak-teriak. Gaya bicaranya lugas, sistematis, dan penuh tekanan moral. Ia berbicara seperti orang yang tahu bahwa setiap kalimat akan diminta pertanggungjawaban oleh sejarah. “Setiap kata di podium adalah hutang kepada rakyat.” Kalimat ini kelak sering dikutip kader-kader PNI lama sebagai cerminan watak Sidik Djojosukarto: pidato bukan panggung, melainkan beban etis.

Setelah Proklamasi 1945, republik berdiri dalam keadaan belum selesai. Revolusi fisik menyisakan luka, sementara revolusi politik membuka konflik baru. Partai-partai tumbuh cepat, termasuk PNI, yang menjadi wadah utama nasionalisme Soekarnois. Sidik Djojosukarto terlibat aktif dalam kerja-kerja organisasi pascakemerdekaan, baik di daerah maupun pusat. Ia dikenal sebagai organisator yang rapi, tidak flamboyan, dan setia pada garis nasionalisme kerakyatan.

Pada 1950, Sidik Djojosukarto dipercaya menjadi Ketua Umum PNI. Ini bukan jabatan ringan. Demokrasi parlementer menuntut manuver, kompromi, dan sering kali pengkhianatan terhadap prinsip. PNI berada dalam posisi strategis sekaligus rawan. Di hadapan kader internal, Sidik Djojosukarto pernah mengingatkan: “Partai ini tidak didirikan untuk mendekati kekuasaan, tapi untuk menjaga arah kekuasaan.” Kalimat ini terasa keras di tengah iklim politik yang mulai pragmatis. Sidik Djojosukarto tidak anti-kekuasaan, tetapi ia curiga pada kekuasaan yang kehilangan arah.

Sidik bukan sebagai pemimpin elite Jakarta, tetapi sebagai orator daerah. Ia lebih sering berada di Jawa Timur, berpindah dari satu rapat ke rapat lain, dari satu podium ke podium berikutnya. Menurut saya, Sidik Djojosukarto adalah orator yang tidak mengejar tepuk tangan. Ia memahami satu hal: republik tidak akan bertahan jika daerah merasa dilupakan. “Daerah bukan pelengkap republik. Republik berdiri karena daerah.” Kalimat ini menjadi semacam credo politik Sidik. Ia percaya bahwa nasionalisme harus dirawat dari bawah, bukan dipaksakan dari pusat. Gaya pidatonya tidak teatrikal. Tidak ada gestur berlebihan. Tetapi justru karena itu, pidatonya sering meninggalkan kesan mendalam. Ia berbicara seperti seseorang yang sadar bahwa republik bisa runtuh bukan karena serangan luar, melainkan karena lupa pada akar.

Pemilu 1955 adalah ujian terbesar demokrasi Indonesia sekaligus ujian terbesar bagi Sidik Djojosukarto secara personal. Sebagai Ketua Umum PNI, ia berada di garis depan kampanye. Jadwal padat, perjalanan panjang, rapat tanpa henti. Tubuh Sidik mulai menunjukkan tanda kelelahan. Tetapi ia tidak berhenti. “Kalau tubuh saya lelah, itu urusan saya. Tapi perjuangan tidak boleh ikut lelah.” Kutipan ini, yang diriwayatkan dari pidato kampanye terakhirnya, kini terdengar seperti firasat. Sidik Djojosukarto jatuh sakit, dirawat di Surabaya, dan wafat pada 8 September 1955—di tengah proses demokrasi yang sedang ia perjuangkan. Ia tidak wafat di podium. Arsip medis mencatatnya jelas. Tetapi ingatan kolektif berkata lain.

Di Blitar dan wilayah sekitarnya, muncul cerita bahwa Sidik meninggal saat berpidato. Cerita ini tidak didukung arsip, tetapi terus hidup. Tulisan ini tidak menertawakan cerita itu. Justru tulisan ini mencoba memahaminya. Mengapa rakyat memilih mengingat Sidik Djojosukarto seperti itu? Karena bagi mereka, Sidik memang habis di podium. Jika tubuhnya runtuh bukan di depan mikrofon, itu hanya detail teknis. Secara simbolik, hidupnya telah lama ia serahkan pada pidato, rapat, dan pertemuan politik. Dalam salah satu kutipan paling puitis yang diriwayatkan kader lama, Sidik pernah berkata: “Kalau suatu hari tulisan-tulisan kita hilang, biarlah rakyat yang mengingat bahwa kita pernah berdiri.” Kalimat ini menjadi jantung kisah ini.

Setelah 1965, sejarah Indonesia mengalami penyederhanaan paksa. Banyak nama menghilang. Banyak tokoh daerah tersingkir dari narasi resmi. Sidik Djojosukarto termasuk di antaranya. Ia bukan korban langsung tragedi politik 1965. Tetapi ingatannya ikut terkubur oleh perubahan rezim, kurikulum, dan kepentingan kekuasaan. Arsip tentangnya tercecer, tidak dihimpun, dan tidak diprioritaskan. Namun ingatan rakyat bekerja dengan caranya sendiri. Di Blitar, nama Sidik masih disebut. Bukan sebagai legenda besar, tetapi sebagai orang yang pernah berdiri dan berbicara ketika itu berbahaya.

Sidik Djojosukarto: Setiap kata di podium adalah hutang kepada rakyat.” bukan kisah yang saya tulis untuk memutihkan sejarah. Kisah ini tidak ingin mengubah fakta. Ia justru ingin memperlihatkan celah antara fakta dan ingatan—dan bertanya, mana yang lebih jujur dalam menggambarkan pengorbanan?

Tulisan ini saya ditutup dengan membayangkan sebuah podium kosong. Mikrofon tua. Tidak ada sorak. Tidak ada tepuk tangan. Hanya suara Sidik Djojosukarto yang kembali terdengar, pelan dan berat: “Kalau tulisan-tulisan kita hilang, biarlah rakyat yang mengingat bahwa kita pernah berdiri.” Dan di situlah Sidik Djojosukarto akhirnya berada: bukan di buku tebal sejarah resmi,

tetapi di ingatan—yang rapuh, tetapi setia.

BLITAR, 20 JANUARI 2026

Endik Koeswoyo